Barangnya Musnah, Siapa Pemainnya? Bea Cukai Dumai Didesak Bongkar Hasil Penindakan Sejak 2023

Kamis, 19 November 2026 | 13:17:16 WIB

DUMAI – Tumpukan barang ilegal senilai Rp4,77 miliar akhirnya berakhir di tempat pemusnahan. Jutaan batang rokok, telepon seluler, kosmetik, hingga berbagai produk ilegal dihancurkan Bea Cukai Dumai. Namun, di balik besarnya nilai barang yang dimusnahkan, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar: siapa sebenarnya pemilik, pemasok, dan jaringan yang berada di balik peredaran barang-barang tersebut?

Pemusnahan memang menjadi bukti adanya penindakan. Tetapi publik tentu tidak cukup hanya disuguhi angka sitaan dan dokumentasi barang yang dihancurkan. Penegakan hukum semestinya tidak berhenti pada barang yang berhasil diamankan, melainkan juga menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peredarannya.

Sorotan ini mencuat setelah Bea Cukai Dumai memusnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) senilai Rp4.771.941.532, Selasa (17/11/2026), di halaman Gedung Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Dumai, Jalan Datuk Laksamana.

Muhammad Ikhsan Nizar, mantan Koordinator Daerah BEM se-Kota Dumai periode 2022–2024, Ketua Persatuan Hijau Riau Kota Dumai sekaligus Founder Arena Pemuda, menilai keberhasilan pemberantasan barang ilegal tidak seharusnya hanya diukur dari nilai barang yang disita dan dimusnahkan.

Menurutnya, pengungkapan jaringan serta pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat justru menjadi ukuran penting keberhasilan penindakan.

"Kami mengapresiasi pemusnahan Rp4,77 miliar ini. Tetapi jangan hanya barangnya yang dirusak, sementara siapa yang bertanggung jawab tidak pernah dijelaskan. Publik berhak mengetahui berapa tersangka, berapa perkara yang diproses, dan bagaimana hasil penyelidikannya," tegas Ikhsan.

Tujuh Orang dalam Penyidikan, Bagaimana Kelanjutannya?

Persoalan semakin menarik ketika pernyataan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau, Dwijo Muryono, kembali menjadi perhatian.

Dalam kegiatan pemusnahan, Selasa (17/11/2026), Dwijo menyebut adanya tujuh orang yang masuk dalam proses penyidikan pada tahun sebelumnya. Ia juga menyampaikan bahwa informasi mengenai tersangka akan disampaikan setelah dilakukan pendataan dan rekapitulasi.

Pernyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban konkret.

Apakah tujuh orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka? Apakah perkara mereka telah dilimpahkan kepada kejaksaan? Jika belum, bagaimana perkembangan penanganannya?

Ikhsan meminta Bea Cukai tidak membiarkan informasi tersebut berhenti sebagai pernyataan dalam sebuah kegiatan seremonial.

"Jangan berhenti pada pernyataan ada tujuh orang dalam penyidikan. Siapa yang sudah menjadi tersangka? Berapa perkara yang sudah dilimpahkan? Kalau belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, apa kendalanya? Ini harus dijelaskan kepada publik," ujarnya.

Ia mengingatkan, apabila penindakan hanya berakhir dengan penyitaan dan pemusnahan, tanpa penjelasan mengenai pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam perkara pidana, maka efektivitas efek jera patut menjadi perhatian.

"Jangan sampai barang ilegal menjadi barang tanpa pelaku. Barangnya dihancurkan, tetapi pelakunya tetap menjadi misteri," sindirnya.

Bea Cukai: Barang yang Dimusnahkan Bukan Barang Bukti Pidana

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) KPPBC TMP B Dumai, Dedi Husni, memberikan penjelasan bahwa barang yang dimusnahkan merupakan campuran Barang yang Dikuasai Negara (BDN) hasil penindakan yang telah ditetapkan statusnya menjadi BMMN.

Menurut Dedi, pemusnahan tersebut telah memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan KPKNL Dumai.

"Ini campuran dari semua barang BDN. Atas semua barang BDN yang ada tadi ditetapkan statusnya menjadi BMMN. Untuk peruntukan BMMN (pemusnahan) telah dimintakan izinnya ke DJKN dan KPKNL Dumai," jelasnya.

Ia menegaskan, barang yang dimusnahkan bukan merupakan barang bukti penyidikan perkara pidana kepabeanan dan cukai.

"Barang yang dimusnahkan ini adalah BMMN, bukan BB dari penyidikan kasus pelanggaran pidana kepabeanan dan cukai," ujarnya.

Dedi juga menerangkan bahwa BDN dapat berasal dari pelanggaran administratif yang tidak memenuhi unsur pidana, tetapi berkaitan dengan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas). Selain itu, ada barang yang ditinggalkan pemilik atau pelakunya sehingga pihak yang bertanggung jawab tidak diketahui.

Sementara barang yang menjadi bukti perkara pidana akan diserahkan kepada kejaksaan melalui tahapan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II.

Penjelasan ini menjadi penting. Sebab, pemusnahan BMMN memang tidak serta-merta berarti seluruh barang tersebut berasal dari perkara pidana yang harus berujung pada penetapan tersangka.

Namun, persoalan transparansi belum sepenuhnya terjawab.

Publik masih membutuhkan rincian mengenai jumlah dan nilai barang berdasarkan kategori asal penindakan. Berapa yang berasal dari pelanggaran administratif? Berapa yang ditinggalkan pemiliknya? Dan berapa penindakan yang berkembang menjadi perkara pidana?

Tanpa pemisahan data yang jelas, masyarakat akan kesulitan memahami sejauh mana hasil penindakan benar-benar menjerat pihak yang bertanggung jawab.

Rokok Ilegal Mendominasi, Potensi Kerugian Negara Hampir Rp2 Miliar

Berdasarkan data Bea Cukai Dumai, barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan selama periode 2023 hingga September 2026.

Total nilai barang mencapai Rp4.771.941.532, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp1.975.475.603.

Barang tersebut terdiri dari:

  • 1.913.750 batang rokok berbagai merek.
  • 34 unit rokok elektrik.
  • 216 unit telepon seluler.
  • 46 liter minuman beralkohol.
  • 198 kemasan pakaian, sepatu, dan produk tekstil bekas.
  • 666 kemasan kosmetik, obat-obatan, dan suplemen.
  • 1.079 kemasan berbagai barang bekas lainnya.

Rokok ilegal menjadi komoditas paling dominan dengan perkiraan nilai mencapai Rp2,95 miliar dan potensi kerugian negara sekitar Rp1,92 miliar.

Sementara itu, 216 unit telepon seluler yang turut dimusnahkan memiliki nilai lebih dari Rp1 miliar.

Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas penindakan yang dilakukan. Namun, besarnya nilai barang juga memperkuat pentingnya keterbukaan mengenai pola peredaran, asal barang, serta hasil penanganan terhadap setiap perkara yang memenuhi unsur pidana.

Jangan Hanya Pamerkan Barang Musnah, Buka Juga Hasil Penindakan

Kepala KPPBC TMP B Dumai, Ruru Firza Isnandar, sebelumnya menyampaikan bahwa pemusnahan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, mencegah potensi kerugian negara, serta melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya.

Bea Cukai juga mengajak masyarakat untuk tidak membeli, memperdagangkan, maupun mengedarkan barang ilegal serta aktif melaporkan dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Namun, upaya membangun kepercayaan publik tidak cukup hanya melalui imbauan kepada masyarakat.

Institusi penegak hukum juga perlu menunjukkan keterbukaan atas hasil kerja dan perkembangan penanganan perkara yang dapat disampaikan kepada publik sesuai ketentuan hukum.

Pemusnahan barang ilegal adalah satu bagian dari penegakan hukum. Pengungkapan jaringan, penelusuran asal barang, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab merupakan bagian lain yang tidak kalah penting.

Publik tidak sedang meminta Bea Cukai menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti. Publik hanya membutuhkan penjelasan yang terang, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, keberhasilan pemberantasan barang ilegal bukan semata-mata tentang berapa banyak barang yang bisa dihancurkan, tetapi juga seberapa jauh hukum mampu menjangkau pihak yang berada di belakang peredarannya.

Barangnya sudah dimusnahkan. Kini publik menunggu satu hal yang tak kalah penting: sejauh mana para pemain di balik peredaran barang ilegal itu berhasil diungkap?

Terkini