DUMAI – Proses penjaringan calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Dumai mulai memunculkan sorotan.
Dua nama dari DPRD Kota Dumai, yakni Wakil Ketua DPRD Dumai Johannes MP Tetelepta dan Ketua Komisi I DPRD Dumai Edison, diketahui ikut mengambil formulir dalam proses pemilihan Ketua KONI Dumai.
Secara hukum, keterlibatan pejabat publik dalam kepengurusan KONI memang tidak lagi dilarang sebagaimana ketentuan sebelumnya.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah mencabut ketentuan larangan rangkap jabatan yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2005.
Namun, persoalannya bukan sekadar boleh atau tidak boleh secara hukum.
Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah rangkap jabatan tersebut sehat bagi tata kelola olahraga dan kepentingan publik?
KONI seharusnya menjadi rumah pembinaan atlet, pelatih, dan cabang olahraga. Bukan ruang baru untuk memperluas pengaruh politik.
Dalih bahwa keberadaan anggota dewan di tubuh KONI dapat mempermudah akses anggaran juga patut dipertanyakan. Jika anggaran pembinaan olahraga baru dianggap lebih mudah mengalir ketika dipimpin atau dikendalikan oleh pejabat legislatif, justru hal itu menunjukkan persoalan serius mengenai independensi dan tata kelola KONI.
Sebab, DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Sementara KONI merupakan salah satu pihak yang berkepentingan terhadap dukungan anggaran daerah.
Di sinilah potensi benturan kepentingan perlu menjadi perhatian publik.
Bagaimana seorang anggota DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, sementara di sisi lain organisasi yang dipimpinnya juga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah?
Garis antara memperjuangkan kepentingan olahraga dan memperjuangkan kepentingan organisasi menjadi sangat tipis.
Persoalan lainnya adalah soal fokus dan kapasitas waktu.
Anggota DPRD memiliki agenda rapat, pembahasan APBD, pengawasan program pemerintah, kunjungan kerja hingga berbagai tugas kedewanan lainnya. Di sisi lain, Ketua KONI membutuhkan konsentrasi untuk mengurus pembinaan atlet, pelatih, cabang olahraga, kompetisi, konflik internal organisasi, hingga pencarian sumber pendanaan yang sehat.
Pertanyaannya sederhana: mampukah dua tanggung jawab besar itu dijalankan secara maksimal dalam waktu yang bersamaan?
Jangan sampai atlet dan pelatih justru menjadi pihak yang harus menanggung akibat ketika konsentrasi pimpinan terpecah.
KONI juga mengelola akses terhadap hibah, sponsor, program pembinaan, serta keberangkatan atlet dalam berbagai kejuaraan. Karena itu, transparansi dan independensi harus menjadi fondasi utama.
Apalagi menjelang tahun politik, olahraga memiliki daya tarik besar sebagai panggung pencitraan. Pelepasan atlet, pemberian bantuan, seremoni kejuaraan dan berbagai kegiatan olahraga sangat mudah berubah menjadi ruang membangun popularitas apabila tidak dikelola secara profesional.
Karena itu, yang dibutuhkan KONI Dumai bukan semata-mata figur dengan posisi politik kuat.
KONI membutuhkan pemimpin yang memahami pembinaan olahraga sejak usia dini, memiliki kemampuan manajemen, mampu membangun pendanaan yang sehat, transparan dalam penggunaan anggaran, serta berani memperjuangkan kepentingan atlet dan pelatih tanpa ketergantungan pada kekuatan politik.
Atlet Dumai membutuhkan sistem, bukan patron.
Mereka membutuhkan program pembinaan berkelanjutan, fasilitas yang layak, pelatih berkualitas, kompetisi yang terukur dan kepastian dukungan ketika membawa nama Dumai di tingkat provinsi maupun nasional.
Karena itu, Musorkotlub KONI Dumai pada 27 Agustus 2026 akan menjadi momentum penting untuk menentukan arah olahraga Dumai ke depan.
Publik tentu berharap proses pemilihan tidak sekadar memilih siapa yang paling kuat secara politik, tetapi siapa yang benar-benar memiliki kapasitas membawa olahraga Dumai menuju prestasi.
Sebab, jika kursi legislatif sekaligus kursi puncak KONI akhirnya berada di tangan orang yang sama, pertanyaan publik tidak akan berhenti pada siapa yang menang.
Pertanyaan yang lebih besar adalah: apakah Dumai sedang membangun prestasi olahraga atau sedang membangun konsolidasi kekuasaan?
sumber: KupasBerita.Com