DUMAI – Peringatan Hari Tata Ruang Nasional (Hataru) 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang tertata, berkelanjutan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Mengusung tema “Transformasi Melayani Lebih Pasti – Tata Ruang Tertata, Lingkungan Terjaga, Masyarakat Sejahtera, Indonesia Maju”, peringatan yang jatuh setiap 8 November ini mengingatkan bahwa tata ruang bukan sekadar urusan peta, garis batas wilayah, maupun dokumen perizinan, tetapi menyangkut masa depan kehidupan masyarakat.
Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (Dispertaru) Kota Dumai, Muhammad Mufarizal, ST, M.IP, yang akrab disapa Faried, mengatakan bahwa tata ruang merupakan fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah.
Menurutnya, pembangunan yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
" Hari Tata Ruang Nasional yang diperingati setiap 8 November menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan arah pembangunan Kota Dumai. Tata ruang bukan sekadar persoalan peta, garis batas wilayah, perizinan, atau pembangunan infrastruktur," ujar Faried, Minggu (8/11/2026).
Ia menjelaskan, kepastian tata ruang memberikan manfaat langsung bagi berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari warga yang ingin mengembangkan tempat tinggal, petani yang mempertahankan lahan produktif, hingga pelaku usaha yang membutuhkan kepastian dalam merencanakan investasi.
Tidak hanya itu, pemerintah juga membutuhkan tata ruang yang jelas sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Faried menegaskan, tata ruang yang tertata dengan baik memiliki peran strategis dalam mengurangi risiko bencana, meningkatkan kualitas lingkungan, mendorong pemerataan pembangunan, serta menciptakan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni.
"Karena itu, ukuran keberhasilan tata ruang bukan semata-mata banyaknya dokumen yang disusun atau layanan yang dipercepat, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan ruang hidup yang lebih baik, lingkungan yang lebih lestari, dan masyarakat yang semakin sejahtera," tegasnya.
Lebih lanjut, penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencakup perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang.
Seluruh tahapan tersebut diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Namun, mewujudkan tata ruang yang ideal tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan juga menjadi faktor penting agar kebijakan tata ruang benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik, bukan hanya menjadi dokumen administratif.
Faried mengingatkan, pembangunan tanpa pengendalian tata ruang berpotensi meninggalkan persoalan ekologis, sosial, dan ekonomi yang dampaknya dapat dirasakan hingga generasi mendatang.
"Sebaliknya, tata ruang yang terencana, berkeadilan, berkelanjutan, dan berkepastian hukum akan menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Muhammad Mufarizal.
Melalui momentum Hataru 2026, Dispertaru Kota Dumai berharap semangat transformasi pelayanan semakin nyata, sehingga kepastian tata ruang tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha dan pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.
Sebab, kota yang maju bukan hanya kota dengan pembangunan yang pesat, melainkan kota yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan kualitas hidup warganya.***