DUMAI – Polemik Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang belakangan menjadi perhatian publik mendapat respons tegas dari Wali Kota Dumai, Paisal. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Dumai berkomitmen menjaga stabilitas investasi dan memastikan aktivitas pelabuhan tetap berjalan lancar demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Paisal, penyelesaian persoalan TKBM harus segera dilakukan secara kondusif dan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap dunia usaha maupun masyarakat.
"Kami ingin persoalan ini segera selesai. Pemerintah Kota Dumai berkepentingan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, karena keberlangsungan investasi akan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat dan kesejahteraan para pekerja," ujar Paisal.
Sebagai kota industri dan pelabuhan, Dumai memiliki peran strategis dalam pergerakan ekonomi di Provinsi Riau. Karena itu, menurutnya, stabilitas sektor kepelabuhanan menjadi faktor penting yang harus dijaga bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Paisal menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah selama ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama berbagai pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa apabila persoalan belum dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai, maka pemerintah daerah akan mengupayakan penyelesaian lebih lanjut melalui kementerian terkait.
Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menghadirkan kepastian bagi seluruh pihak, baik pekerja, pelaku usaha, maupun investor yang menjalankan aktivitas di Kota Dumai.
Menanggapi adanya anggapan bahwa sejumlah pernyataannya bersifat provokatif, Paisal membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki niat memperkeruh situasi, melainkan ingin memastikan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarinstansi dalam menangani persoalan yang berkembang.
Menurutnya, salah satu persoalan yang muncul adalah terkait surat yang diterbitkan KSOP mengenai TKBM yang disebut tidak melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Dumai serta tidak ditembuskan kepada pemerintah daerah.
"Kami tidak pernah berniat memprovokasi. Yang kami inginkan adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarinstansi, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami bersama dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maupun para pelaku usaha," katanya.
Paisal kembali menegaskan bahwa keberlangsungan investasi merupakan hal yang tidak bisa ditawar karena berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
"Prinsip kami jelas, investasi harus tetap terjaga, dunia usaha harus tetap berjalan, dan persoalan yang ada harus segera diselesaikan secara baik sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah hadir untuk mencari solusi, bukan memperpanjang persoalan," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Wali Kota Dumai mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Ia berharap tercipta suasana yang aman, kondusif, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak sehingga Dumai tetap menjadi daerah yang ramah investasi dan mampu menjaga roda perekonomian daerah tetap bergerak.
Dengan posisi Dumai sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan dan industri di pesisir timur Sumatera, penyelesaian polemik TKBM secara cepat dan bijaksana dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan aktivitas pelabuhan tetap berjalan tanpa gangguan.***