JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang masih memiliki sisa anggaran cukup besar agar membantu daerah-daerah di Sumatera yang terdampak bencana alam. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah dengan keterbatasan fiskal.
Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Mendagri mengungkapkan bahwa sejumlah daerah terdampak bencana, seperti Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara, memiliki sisa anggaran yang sangat terbatas. Kondisi tersebut menyulitkan daerah dalam melakukan pemulihan secara cepat dan optimal.
“Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di saat seperti ini kita harus menimbulkan solidaritas di antara kita, pemerintah daerah, terutama yang keuangannya tinggi,” ujar Mendagri Tito.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam. Melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT), pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan anggaran ke provinsi serta kabupaten/kota terdampak bencana. Namun demikian, Mendagri menilai dukungan antardaerah juga sangat dibutuhkan.
Menurutnya, berdasarkan data Kemendagri, masih terdapat sejumlah Pemda yang memiliki sisa anggaran cukup besar menjelang akhir tahun anggaran. Untuk itu, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran yang membolehkan Pemda menyalurkan bantuan ke daerah lain yang terdampak bencana.
Lebih lanjut, Mendagri memaparkan kondisi pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan total 52 kabupaten/kota yang mengalami dampak. Ia menyebut beberapa daerah di Aceh sebagai wilayah superprioritas yang membutuhkan dukungan segera.
“Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, itu daerah-daerah superprioritas untuk dibantu,” jelasnya.
Di Sumatera Utara, daerah yang masih memerlukan bantuan antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Mandailing Natal. Sementara di Sumatera Barat, perhatian perlu diberikan kepada Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Mendagri berharap Pemda yang memiliki kapasitas fiskal memadai dapat segera menyalurkan bantuan melalui mekanisme antarpemerintah daerah untuk mendukung penanganan kebencanaan dan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Saya sangat berharap teman-teman yang memiliki anggaran yang masih simpan-simpan cukup banyak, bantu saudara-saudara kita melalui kepala daerahnya, ditransfer dananya ke sana, dan digunakan untuk kepentingan kebencanaan,” tegasnya.
Selain itu, Mendagri juga mengimbau daerah yang tidak terdampak bencana agar tidak merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru) secara berlebihan, seperti pesta kembang api dan kegiatan euforia lainnya. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk empati dan penghormatan kepada masyarakat yang sedang berduka akibat bencana.
“Kita mengimbau untuk tidak dilaksanakan secara euforia yang berlebihan,” tandas Mendagri.***
(Puspen Kemendagri)
