DUMAI – Tokoh masyarakat Melayu Kota Dumai, Dato’ Panglimo Gedang, menyatakan dukungannya terhadap agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.
Dato’ Panglimo Gedang menegaskan bahwa reformasi POLRI merupakan bagian penting dari agenda nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, serta menjaga stabilitas keamanan nasional.
Menurutnya, POLRI merupakan institusi strategis negara yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas nasional, menegakkan hukum, serta mendukung keberlangsungan agenda pembangunan nasional yang telah digariskan Presiden Republik Indonesia.
“Reformasi POLRI harus kita dukung bersama. Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, POLRI terus berbenah untuk menjadi institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat. Yang paling penting, isu kepolisian jangan sampai dipolitisasi karena dapat melemahkan institusi negara,” ujar Dato’ Panglimo Gedang, Sabtu (31/1/2026).
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap POLRI merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif, berimbang, dan konstruktif, bukan untuk kepentingan politik jangka pendek yang berpotensi menyesatkan opini publik.
“Pemuda dan masyarakat harus cerdas membaca situasi. Kritik yang membangun itu penting, tetapi politisasi isu POLRI hanya akan merusak kepercayaan publik dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dato’ Panglimo Gedang menekankan bahwa reformasi POLRI merupakan proses jangka panjang yang memerlukan dukungan dan pengawasan bersama dari seluruh elemen masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi pembangunan daerah, termasuk di Kota Dumai. Oleh karena itu, dukungan terhadap POLRI sejalan dengan kepentingan masyarakat serta arah pembangunan nasional.
“Sinergi antara pemerintah, POLRI, dan masyarakat harus terus diperkuat demi terwujudnya penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia,” tutupnya.***