DUMAI – Polemik dugaan pengalokasian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Dumai terus menuai sorotan. Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) Kota Dumai mendesak seluruh pihak yang disebut dalam persoalan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pimpinan DPRD Dumai, untuk tidak bungkam dan segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
 

Koordinator ARUK Kota Dumai, Riski Kurniawan, yang juga dikenal sebagai Aktivis 98, menegaskan bahwa polemik yang menyangkut penggunaan anggaran publik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
 

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan, penentuan lokasi, hingga pelaksanaan program yang bersumber dari Pokir anggota DPRD.
 

“Transparansi sangat dibutuhkan. Jangan ada yang bersilat lidah. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam persoalan Pokir ini. Semakin lama dibiarkan tanpa penjelasan, semakin besar ruang bagi munculnya spekulasi yang justru merugikan lembaga DPRD sendiri,” tegas Riski.
 

Ia mengingatkan bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang telah menerima mandat melalui proses demokrasi. Karena itu, setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, moral, maupun spiritual.
 

“Sebagai wakil rakyat, mereka telah mengucapkan sumpah jabatan. Bagi yang beragama Islam, sumpah itu diucapkan dengan Al-Qur’an. Artinya, amanah tersebut bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT. Karena itu, kejujuran harus menjadi prinsip utama,” ujarnya.
 

Riski juga menyoroti pentingnya kejelasan mengenai dasar penentuan lokasi program yang bersumber dari Pokir. Ia menyebut, pertanyaan publik harus dijawab dengan data dan penjelasan yang terang, bukan dengan pernyataan yang justru menimbulkan pertanyaan baru.
 

“Masyarakat bertanya-tanya. Kalau hanya beberapa rumah yang kemudian jalannya dibaguskan, sementara masih banyak wilayah lain, bahkan di daerah pemilihannya sendiri, yang belum mendapatkan perhatian, tentu wajar jika publik meminta penjelasan,” katanya.
 

Ia menegaskan, pembangunan yang bersumber dari anggaran negara harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan asas keadilan, bukan berdasarkan kedekatan, kepentingan kelompok, atau kepentingan tertentu.
 

“Semua harus berdasarkan kebutuhan dan asas keadilan. Jangan sampai anggaran rakyat hanya dirasakan oleh segelintir pihak, sementara masyarakat luas masih menunggu pembangunan yang layak,” tegasnya.
 

Lebih lanjut, Riski berharap PKS sebagai partai yang selama ini dikenal membawa nilai-nilai ke-Islaman dapat menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan dan integritas.
 

“PKS adalah partai yang membawa nilai-nilai agama. Justru karena itu, saya berharap tidak ada upaya menutup-nutupi persoalan apabila memang ada hal yang perlu dijelaskan kepada publik. Keterbukaan akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai maupun para wakil rakyatnya,” ungkap Riski.
 

Menurutnya, polemik tersebut tidak boleh diselesaikan dengan saling lempar pernyataan atau bermain pada narasi yang membingungkan masyarakat. Publik membutuhkan fakta, dokumen, dan penjelasan yang dapat diuji.
 

“Jangan masyarakat disuguhi narasi yang berputar-putar. Kalau memang benar, jelaskan dengan data. Kalau ada kekeliruan, akui dan perbaiki. Jangan justru bersilat lidah,” katanya.
Sebagai penutup, Riski mengutip pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengenai pentingnya keberanian menyampaikan kebenaran.
 

“Katakanlah yang benar walaupun pahit. Pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tetap relevan hingga hari ini. Jika memang benar, sampaikan benar. Jika ada kekeliruan, akui dan perbaiki. Itulah sikap seorang pemimpin yang amanah,” ujarnya.
 

Riski menegaskan, ARUK Kota Dumai akan terus mengawal polemik tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat sipil. Ia menyebut, klarifikasi yang jujur dan terbuka jauh lebih baik daripada membiarkan isu berkembang liar tanpa kepastian.
 

“Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif adalah modal penting dalam demokrasi. Karena itu, jangan biarkan rakyat terus bertanya-tanya. Buka semuanya secara terang. Rakyat berhak tahu,” pungkasnya.***