DUMAI – Bau menyengat yang berulang kali dikeluhkan warga di kawasan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau, memicu keresahan. Di tengah kekhawatiran terhadap kualitas lingkungan dan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) turun langsung untuk mengusut dugaan pencemaran yang dikaitkan dengan aktivitas industri di kawasan tersebut.

Keluhan warga bukan sekadar persoalan bau tidak sedap. Masyarakat juga menyoroti dugaan adanya limbah di parit pembuangan yang dikhawatirkan menjadi sumber aroma menyengat, terutama ketika angin bertiup kencang.

Nama PT Energi Unggul Persada (EUP) ikut menjadi sorotan dalam keluhan tersebut. Namun, sumber bau dan ada atau tidaknya pencemaran yang berasal dari aktivitas perusahaan masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium oleh instansi berwenang.

Warga menilai, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Mereka meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi melakukan inspeksi langsung ke lokasi yang dikeluhkan masyarakat.

“Kami Resah, Jangan Tunggu Sampai Dampaknya Membesar!”

Salah seorang warga setempat mengungkapkan bahwa bau tidak sedap kerap mengganggu kenyamanan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Kami sangat resah dan khawatir dengan kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal kami. Bau tidak sedap sering tercium, terutama saat angin kencang. Kami menduga kondisi ini berkaitan dengan limbah yang berada di parit pembuangan. Kami berharap persoalan ini segera diperiksa dan ada tindakan nyata dari pemerintah,” ungkapnya.

Keluhan tersebut menjadi alasan masyarakat meminta KLH bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai dan instansi lingkungan hidup Provinsi Riau segera turun ke lapangan.

Warga ingin mengetahui secara pasti dari mana sumber bau berasal, bagaimana kondisi saluran pembuangan yang dipersoalkan, serta apakah kualitas air dan udara di sekitar permukiman masih memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.

Bagi masyarakat, kepastian hasil pemeriksaan jauh lebih penting daripada sekadar pernyataan atau janji tindak lanjut. Mereka berharap ada langkah konkret yang dapat menjawab keresahan sekaligus mencegah potensi dampak lingkungan yang lebih luas.

Humas EUP Sebut Akan Melakukan Pengecekan

Menanggapi keluhan tersebut, salah seorang humas PT Energi Unggul Persada, Faisal, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan limbah yang dikeluhkan masyarakat.

“Kita akan cek ke lokasi, apakah benar atau tidak limbah tersebut berasal dari PT EUP. Apabila benar, kita akan menindaklanjuti langsung agar wilayah di sekitar tidak rusak dan tidak mengganggu aktivitas warga,” ujar Faisal.

Pernyataan tersebut menjadi tindak lanjut awal dari pihak perusahaan. Meski demikian, masyarakat masih membutuhkan kepastian berdasarkan pemeriksaan yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengecekan internal perusahaan dinilai perlu diikuti pengawasan dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan, sehingga hasil pemeriksaan tidak hanya menjawab asal-usul bau, tetapi juga memastikan kondisi lingkungan di sekitar lokasi yang dikeluhkan.

KLH Jangan Hanya Menunggu Laporan, Turun dan Uji Langsung!

Masyarakat mendesak KLH mengambil langkah konkret dengan melakukan inspeksi lapangan, mengambil sampel air dan udara, serta menelusuri sumber bau yang diduga berasal dari saluran pembuangan.

Jika ditemukan indikasi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pemeriksaan perlu diperluas untuk memastikan jenis material, sumbernya, serta cara pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengujian laboratorium yang dilakukan secara terukur dan transparan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan apakah terdapat pencemaran, sekaligus menentukan pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.

Selain itu, instansi berwenang perlu mengevaluasi sistem pengelolaan limbah, saluran pembuangan, dokumen lingkungan, serta kepatuhan terhadap persyaratan teknis yang diwajibkan kepada kegiatan industri.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pencemaran atau pelanggaran, tindakan penegakan hukum harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian.

Jangan Biarkan Warga Terus Bertanya-tanya

Persoalan lingkungan di kawasan industri Lubuk Gaung membutuhkan penanganan serius. Warga berhak mendapatkan penjelasan mengenai kondisi lingkungan tempat mereka tinggal, terlebih ketika keluhan bau menyengat terus menimbulkan kekhawatiran.

Pemerintah juga diharapkan tidak menunggu sampai keluhan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Langkah pencegahan, pemeriksaan berkala, dan pengawasan terhadap kegiatan industri merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan serta melindungi masyarakat.

Kini, perhatian tertuju kepada KLH, DLH Kota Dumai, instansi lingkungan hidup Provinsi Riau, dan pihak terkait lainnya. Masyarakat menunggu apakah keluhan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan nyata, atau kembali berhenti pada pernyataan dan janji pengecekan.

Warga membutuhkan bukti, bukan sekadar janji. Sumber bau harus ditelusuri, kualitas air dan udara harus diuji, dan hasil pemeriksaan harus disampaikan secara transparan.

Hingga ada hasil pemeriksaan resmi, dugaan pencemaran yang dikaitkan dengan aktivitas PT EUP belum dapat dinyatakan terbukti. Namun, keresahan warga Lubuk Gaung merupakan persoalan yang patut segera ditindaklanjuti demi memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap terlindungi.***